UMKM NTB Serap Seperempat Jumlah Penduduk

Depo Pertamina Ampenan Terbakar
January 19, 2010
LPDS Akan Gelar Lokakarya Kode Etik Jurnalistik
January 27, 2010

UMKM NTB Serap Seperempat Jumlah Penduduk

Mataran – Menurut catatan yang dimiliki pihak Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, saat ini terdapat 544.607 UMKM di daerah ini. Dari jumlah tersebut 87,9 persen adalah usaha mikro. Sisanya, kecil (11,45 persen), menengah (0,54 persen), dan besar (0,08 persen). Rata-rata bergerak dalam bidang pertanian, perdagangan, pertambangan, indutri pengolahan, transportasi, jasa dan lain-lain. Dari jumlah UMKM yang demikian ini, sekitar 1.019.332 tenaga kerja dapat diserap. “Angka ini lebih dari seperempat jumlah penduduk di NTB yang berjumlah 4 juta jiwa lebih,” tandasnya.

Secara umum, kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kualitas para pelaku usaha itu antara lain, tingkat pendidikan mereka yang masih rendah (SDM). Rata-rata mereka adalah lulusan SMU. Bahkan ada diantara mereka yang hanya lulusan sekolah dasar. Kendala lainnya, menyangkut ketersediaan sarana dan prasarana seperti jalan, listrik, alat komunikasi dan sebagainya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, Drs. H. Nur Asikin Amin, SH. MBA, MM, UMKM di daerah ini sudah cukup inovatif dan kreatif dalam menciptakan produk berorientasi ekspor. Disamping itu, beberapa diantaranya sudah memanfaatkan fasilitas IT (Informasi Teknology) seperti internet untuk melihat peta pasar dunia dan sejumlah produk yang diminati pasar. Hasilnya, pelanggan mereka dalam beberapa tahun ini terus meningkat.

Namun ditegaskan, tugas pemerintah saat ini adalah mendorong agar para pelaku usaha di daerah ini dapat makin meningkatkan kualitas dan desain produknya, khususnya yang diminati pasar internasional.

Meski diakui produk industri dan perdagangan ekspor dari daerah ini, memiliki ciri khas yang sulit ditiru oleh daerah atau negara lain. Karena untuk memproduksi barang-barang tersebut bahan bakunya hanya dapat diperoleh di daerah ini. Namun, untuk menghindari kemungkinan dijiplaknya hasil kerajinan dan industri dari daerah ini, oleh pihak lain (dalam maupun luar negeri), pemerintah harus memfasilitasi upaya peningkatan kualitas dan ciri khas yang ada. ***

Comments are closed.