MESKI BERAT MENERIMA, KOMISIONER KPU MENERIMA SANKSI DKPP. DPR AKAN MEMANGGIL DKPP UNTUK MENGEVALUASI PENYELENGGARA PEMILU.

LOMBOKPRESS – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron mengatakan segala temuan, permasalahan, termasuk temuan-temuan Bawaslu dengan keputusannya terhadap pelaksanaan pemilu kemarin tentu akan jadi catatan untuk track record terhadap penyelenggara pemilu. “Tentu ini jadi catatan kami,” ujarnya Jumat (12/7) lalu.

Dia menambahkan, Komisi II DPR RI juga akan memanggil Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait pencopotan dua komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU). DPR bakal mendalami putusan DKPP terkait pelanggaran etik yang dilakukan para komisioner KPU. “DKPP adalah mitra kerja kami, kami akan undang secara khusus DKPP,” kata Herman.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Herman Khaeron – FPD DPR RI (kanan)

Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra, mempertanyakan pencopotan dirinya sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik KPU, hanya karena satu kasus. Bahkan Ia merasa, sanksi pencopotan dirinya itu terlalu berat. Meski begitu, Ilham mengaku telah menerima putusan DKPP. Ia hanya ingin bekerja sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Padahal kan divisi ini tidak hanya persoalan PAW. Ada soal rekapitulasi, pencalonan, ada soal PAW, pungut-hitung, semua saya bertanggung jawab,” ujar Ilham.

Seperti diberitakan media, Rabu (10/7) di Jakarta, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi kepada dua anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra dan Evi Novida Gintik Manik. Keduanya dinyatakan melanggar kode etik penyelenggaraan pemilu dan diberhentikan dari jabatan teknis KPU.

Selain mencopot jabatan teknis dua anggota KPU tersebut, DKPP juga memberikan sanksi peringatan kepada Ketua KPU Arief Budiman, serta anggota KPU Ilham Saputra, Pramono Ubaid Tanthowi, Viryan, dan Hasyim Asy’ari. Adapun anggota KPU Wahyu Setiawan mendapat sanksi peringatan keras.

Dalam sidang yang digelar 28 Juni 2019 lalu,
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh dalil yang diajukan Kuasa Hukum BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait perselisihan/sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Keputusan ini sekaligus menetapkan pasangan Jokowi Widodo-Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024.

Tahun 2020, Pilkada secara serentak akan digelar di 270 daerah. Rinciannya, 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Semula, Pilkada serentak akan diikuti 269 Daerah. Namun, bertambah menjadi 270 karena Pilkada Kota Makassar diulang pelaksanaannya.

Penyelenggaraan Pemilu 2019 harus diakui masih mengidap banyak problem. Baik problem pada aspek kekurangan di tingkat teknis, maupun problem kelemahan secara etis.

Karena itu, mengevaluasi kinerja Pemilu 2019 penting dan mendesak dilakukan demi menjaga profesionalitas penyelenggaraan. Mengingat dalam waktu dekat (2020) beberapa daerah di Indonesia akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung dan serentak sebagaimana telah disinggung diatas. Hampir dipastikan, dalam momen Pilkada dimaksud, akan melibatkan institusi dan penyelenggara yang sama.

Salah input, perdebatan soal situng, DPT yang disoroti, dan beberapa catatan lainnya, menjadi beberapa hal yang layak untuk diperhatikan lebih cermat. Tanpa mengurangi apresiasi atas kerja keras perangkat penyelenggara Pemilu, pemerintah dan aparat keamanan dalam mengawal proses Pemilu 2019, dan duka yang mendalam kita terhadap ratusan penyelenggara yang meninggal dunia, tetap saja sejumlah hal itu harus dievaluasi.

Langkah melakukan evaluasi itu penting, agar proses penyelenggaraan Pemilu dapat digelar lebih baik dari hari ini. Sebagai bagian dari proses demokrasi, Pemilu dan Pilkada harus diproyeksikan dapat menyentuh sukses substantif (keadilan bagi semua pihak) dan sukses prosedural (tertib tahapan dan hasil). Karena demokrasi pada hakekatnya adalah upaya  untuk memastikan agar aspirasi (suara) rakyat dapat terjaga dari sisi kuantitas dan makin terjamin secara kualitas.Disinilah peran penting pengawasan dilakukan. []

13 JULI 2019 || M. ZAKIY MUBAROK

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.