Mataram – Dalam waktu dekat, PT Bank NTB akan memberlakukan kebijakan outsourching terhadap pegawai kontrak non administrasi. Tentu saja hal ini menimbulkan pertanyaan sejumlah pegawai teknis seperti, supir, satpam, penjaga malam, dan cleaning service) di bank tersebut.

Salah seorang pegawai (kontrak) non administrasi mempertanyakan kebijakan outsourching yang baru dilaksanakan pada tahun 2010 ini. Padahal, diantara mereka banyak yang sudah mengabdi lebih dari 5 (lima) tahun. Karena itu mereka berharap, Direksi PT Bank NTB mengangkat mereka-mereka yang sudah mengabdi diatas 5 (lima) tahun terlebih dahulu sebagai pegawai tetap, sebelum melaksanakan kebijakan outsourching.

Dalam UU Nomor 13 tahun 2003 perihal kontrak yang hanya boleh dilakukan pada perusahaan tidak tetap. Ini-pun, paling lama kontrak diperbolehkan selama 2 (dua) tahun dan ditambah 1 (satu) tahun. Artinya, kontrak hanya boleh dilakukan selama 3 (tiga) tahun. Jika lebih dari itu, maka kebijakan kontrak batal demi hukum dan yang bersangkutan wajib diangkat sebagai pegawai tetap.

Disamping itu, Direksi PT Bank NTB saat ini dituding tidak mengindahkan hasil rapat RKAT tahun 2009. Surat Keputusan Dewan Komisaris dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) PT Bank NTB tahun buku 2009 Nomor 10.A/DK/1/2009 tanggal 24 April 2009 yang sudah ditembuskan kepada Gubernur NTB, Bupati/Walikota se-NTB, serta Anggota DPRD Tingkat I dan TK II se-NTB, da. Surat Keputusan Direksi Nomor.SK/01.16/030/2009 tanggal 23 April 2009 memutuskan untuk mengangkat semua pegawai kontrak PT Bank NTB menjadi pegawai tetap.

Karena itu, mereka tolak dengan tegas Surat Direksi PT Bank NTB tanggal 29 Desember 2009 Nomor. SB/01.12/64/0628/2009 perihal outsourching terhadap pegawai kontrak PT Bank NTB.

Rekrut Pegawai
Mereka juga mempertanyakan, pada saat penerimaan pegawai secara umum pada tahun 2004, mereka yang sudah mengabdi dan dikontrak tidak diikutsertakan testing. Padahal, dalam kesempatan test ini ada penerimaan pegawai non administrasi (seperti supir dan satpam). Bahkan, oknum yang ikut test pegawai non administrasi itu kini sudah menjadi pegawai tetap.

Jika mengacu pada SK Direksi No. : KD/.00..12/95/2213/2002 tentang Pegawai Kontrak Non Administrasi pada tahun tersebut tidak diangkat menjadi pegawai tetap, kenapa dalam kenyataannya pada tahun 2007 ada pengangkatan terhadap pegawai non administrasi dengan inisial MD (pesuruh) di PT Bank NTB Cabang Bima dan Sfr (supir) di PT. Bank NTB Cabang Dompu.

Pada RKAT 2009, yang sudah ditandangani Dewan Komisaris PT. Bank NTB dengan Nomor : 10.A/DK/I.2009 tanggal 24 April 2009 diputuskan pengangkatan terhadap pegawai kontrak lama sebanyak 174 orang, termasuk supir/satpam sebanyak 43 orang.

Outsourching Tetap Dilakukan
Saat dikonfirmasi perihal itu, Pimpinan Divisi Sumber Daya Manusia PT Bank NTB, Ferry Satrio, didampingi Sekretaris Perusahaan, Hj. Siti Umaryati, mengakui adanya penolakan terhadap kebijakan outsourching oleh PT Bank NTB tersebut. Namun Ferry Satrio menyebutkan, penolakan hanya dilakukan oleh pegawai kontrak di PT. Bank NTB Cabang Bima.

Ferry memahami keberatan sejumlah pegawai kontrak itu. Hanya saja, kebijakan outsourching tetap harus dilakukan. Menurutnya, kebijakan ini biasa diambil oleh perusahaan-perusahaan professional. “Apalagi jajaran Direksi PT Bank NTB saat ini berlatarbelakang perusahaan-perusahaan professional,” katanya.

Berkaitan dengan hal itu, saat ini pihak PT Bank NTB sedang melakukan langkah-langkah persuasif untuk memberikan pemahaman mengenai kebijakan itu. Menurut arahan yang disampaikan jajaran Direksi PT Bank NTB, berdasarkan arahan Gubernur NTB, para pihak yang menolak kebijakan outsourching hendaknya diberikan pemahaman terlebih dahulu.

“Dasar itulah, outsourching yang semula akan diberlakukan bulan Januari 2010 ditunda untuk sementara, sampai adanya pemahaman mereka (pihak yang menolak outsourching),” kata Ferry Satrio.

Lebih jauh dikatakan Ferry, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTB. Prinsipnya, Disnaker NTB tidak keberatan dengan kebijakan outsourching dimaksud. Terlebih sebelum diberlakukan kebijakan ini, para pegawai kontrak itu akan diberikan dana tali asih masing-masing sebesar Rp12,5 juta.

Ferry Satrio mengatakan, pegawai kontrak yang terkena kebijakan outsourching tidak perlu khawatir tidak akan berkerja. Sebab, berdasarkan kesepakatan pihaknya dengan perusahaan yang akan mengambil alih sejumlah pekerjaan teknis, para pegawai kontrak dimaksud dapat secara otomatis diterima sebagai pekerja.

“Jadi mereka nggak akan menganggur, kecuali mereka yang menolak outsourching. Tapi, baik yang menerima maupun menolak outsourching sama-sama akan memperoleh dana tali asih,” ucap Ferry.

Terhadap pegawai kontrak non administrasi yang diangkat menjadi pegawai tetap, menurutnya, kebijakan itu diterapkan saat peraturan masih dalam masa transisi. “Nanti kita akan evaluasi,” katanya.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.