Gubernur Zainul Majdi Minta Bupati Walikota Berkoordinasi

Pariwisata Lombok Barat Menggeliat Lagi
January 3, 2010
Muktamar XII PB NW Hayati Pesan Perjuangan
January 13, 2010

Gubernur Zainul Majdi Minta Bupati Walikota Berkoordinasi

Gubernur NTB Kumpulkan Seluruh Bupati/Walikota

Gubernur, KH M Zainul Majdi MA, dan Wakil Gubernur, Ir H Badrul Munir MM, menegaskan Provinsi Nusa Tenggara Barat terus bertekad meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya. Sejumlah program pembangunan telah dirancang, dilaksanakan, dan dimantapkan.

Dalam kerangka itu, beberapa waktu lalu, Gubernur NTB mengumpulkan seluruh Bupati/Walikota se-NTB guna memantapkan pelaksanaan program pembangunan yang sudah dilaksanakan selama ini. Hadir dalam kesempatan ini antara lain, Bupati Lombok Barat Dr H Zaini Arony MPD, Bupati Lombok Tengah, HL Wiraatmaja, Bupati Lombok Timur, Drs H Sukiman Azmy, Bupati Sumbawa, Drs H Djamaludin Malik, Bupati Bima, Drs H Ferry Zulkarnain dan Bupati Lombok Utara, Drs H Lalu Bakrie. Sementara Bupati Dompu, Walikota Bima dan Walikota Mataram, diwakilkan ke masing-masing stafnya.

“Akino, Absano, Adono”

Berkaitan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas pendidikan, Pemerintah Daerah Provinsi NTB mempunyai gerakan yang disebut dengan Gerakan 3A (Akino, Absano dan Adono). Hingga saat ini, gerakan dimaksud sudah ” berjalan, dan sudah banyakhal yang dilakukan. Tetapi, harus diakui, masih banyak hal yang membutuhkan perhatian yang lebih sungguh-sungguh dari Bupati/Walikota, mengingat masih adanya beberapa kendala. Untuk mengatasi kendala-kendala itu, dibutuhkan kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota di daerah ini.

Misalnya untuk Program Angka Kematian Ibu Nol (Akino). Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan di daerah ini masih sangat tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Salah satu sebabnya adalah tenaga kesehatan dan sarana yang masih kurang.

Di sisi lain, pada tingkatan masyarakat terbawah sangat membutuhkan perhatian dari pihak PLN. Hal ini mengingat, masih adanya daerah-daerah yang belum terjangkau jaringan listrik. Belum ada suplai listrik tersebut menyebabkan tidak mungkinnya memberikan pelayanan kesehatan yang optimal dan memadai kepada masyarakat. Karena itu, PLN diharapkan bisa memberikan kontribusi yang sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membantu kelancaran pembangunan di daerah ini.

Masih terkait dengan program dimaksud, kendala lainnya menyangkut beberapa hal yang terkait dengan realisasi dari komitmen bersama (provinsi, dan kabupaten/kota) mengenai danasharing yang diperuntukkan bagi pelayanan kesehatatf.

Disamping itu, terdapat kasus yang perlu diantisipasi oleh semua pihak, khususnya yang mencuat di Kabupaten Lombok Timur, terkait dengan banyaknya pemegang surat keterangan miskin yang tidak dapat diakomodir dalam Jamkesmas dan Jamkes-mas NTB. Memang ada moral hazzard sebagaimana dikeluhkan oleh Direktur RSUD Lombok Timur tentang warga yang telah dirawat beberapa hari di RSUD kemudian disodorkan kwitansi pembayaran yang tidak bisa dibayar. Kemudian yang bersangkutan pulang ke kampung menemui Kepala Desa guna mengajukan surat keterangan tidak mampu. Padahal sebenarnya yang bersangkutan mampu, tapi melampaui batas/limit kemampuannya. Memang yang namanya bebas biaya itu, yang tidak pantas ingin juga bebas bayar. Hal ini harus diselesaikan bersama, antara lain dengan membuat kaidah yang baku terkait siapa-siapa yang bisa mengakses pelayanan Jam-kesmas dengan bebas biaya.

Sementara itu, untuk Program Absano (Angka Buta Aksara Nol), saat ini memang ada keengganan dari para pengelola keaksaran fungsional untuk mengambil program yang sudah disediakan di tingkat provinsi. Misalnya di tingkat provinsi ada 81.000 sasaran, yang terealisasi baru sekitar 48.000. Artinya, ada kapasitas program yang potensial untuk tidak dapat terlaksana di tingkat provinsi, dan tidak menutup kemungkinan di kabupaten/kota pun terjadi hal yang sama. Menurut laporan informal dari beberapa kepala daerah, ada keengganan itu. Hal ini harus segera diselesaikan oleh para bupati/walikota melalui staf ahli dan kepala dinas untuk berkoordinasi dengan koordinator di tingkat provinsi yakni staf ahli dan Dinas Dik-pora untuk diselesaikan. Minimal sasaran-sasaran yang telah ditetapkan bisa terealisasi. Sehingga pada akhirnya akan ada penurunan angka buta aksara.

“Kita tidak boleh lupa, pada bulan Mei 2010, akan diadakan sensus kalau selama ini survei. Sensus dilakukan rumah per rumah. Kita tidak ingin, kabupaten/ kota menunjukkan angka yang menurun. Karena itu, apa yang bisa kita kerjakan bersama. Hasil sensus ini akan dijadikan dasar/basis untuk perumusan oleh Bappenas. Kalau kita memberi-kan potret yang bagus akan memberikan apresiasi di tingkat pusat,” tandas Gubernur NTB.

Bumi sejuta Sapi

Tentang Program Bumi Sejuta Sapi (BSS), khususnya untuk Pulau Sumbawa terkait dengan kepastian penyediaan lahan. Tumpang tindihnya status dari lahan yang ada. Kalau ada orang tertarik untuk membangun industri penggemukan sapi, soal tanah ini dipertanyakan.

“Saya mohon para bupati/walikota se Pulau Sumbawa, mari bersama provinsi menyelesaikan hal ini. Kalau memang sebelumnya pernah diberikan hak pengelolaan kepada pihak tertentu, tapi sampai saat ini belum dimanfaatkan, mari kita evaluasi bersama. Kalau perlu kita cabut, kita akan cabut. Dalam era otonomi bupati/ walikota punya kewenanganuntuk mengusulkan. Kalaupun tidak bisa, kita akan telusuri apakah gubernur punya kewenangan berdasarkan usulan bupati kita akan cabut. Kalau gubernur tidak punya kewenangan, akan kita siasati dengan mengajukan rekomendasi kepada BPN agar tanah yang tidak termanfaatkan itu dicabut. Hal itu penting karena, kepastian dari investasi itu terkait dengan legalitas lahan yang akan digunakan,” tegas KHM Zainul Majdi.

Gubernur NTB mengungkapkan, telah ada komitmen dari perbankan, dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk menyediakan dana yang tidak terbatas. Tetapi penyalurannya diminta pada kelompok yang ada jaminan dari pemerintah daerah. Karena itu Bupati/Walikota diminta menginstruksikan kepada jajarannya guna menginventarisir kelompok-kelompok potensial dan bisa dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, akan tumbuh peternakan sapi di masing-masing daerah untuk mendukung kesuksesan program Bumi Sejuta Sapi.

“Bank juga ada asas kehati-hatian, bank meminta ada jaminan dari pemerintah. Jaminan itu tidak harus dalam bentuk uang. Meskipun pemerintah provinsi telah menyiapkan dana Rpio miliar yang akan dititipkan di Lembaga Penjaminan Daerah untuk menjadi penyangga kegiatan pinjam meminjam di tingkat masyarakat kita. Walaupun bagus juga kalau kabupaten/kota menyediakan dana untuk itu. Karena terkait lembaga penjaminan daerah itu terkendala oleh peraturan menteri keuangan yang menyatakan lembaga inibaru bisa beroperasi dengan baik minimal dananya Rpso miliar. Uang tidak akan berkurang sedikitpun kalau masyarakat tahu kelompok tersebut bertanggungjawab,” kata Gubernur NTB.

Visit Lombok Sumbawa 2012

Gubernur NTB juga meminta kesungguhan bupati/ walikota untuk sama-sam mensukseskan Program Visit Lombok Sumbawa 2012. Antara lain dengan mensukseskan pemberdayaan potensi wisata yang ada. Provinsi berusaha akan membantu dengan berbagai cara, mulai dari penataan wilayah dan sarana pra sarana, hingga melobi pemerintah pusat untuk memberi bantuan pada lokasi-lokasi wisata di daerah ini.

“Karena sebentar lagi tahun 2012. Kita hanya punya waktu tiga tahun tentu butuh langkah konsepstual, terencana dan sistematis, bupati/ walikota diminta untuk menumbuhkan sadar wisata. Banyak sekali potensi-potensi wisata di daerah ini, karena itu mari kita tumbuhkan sadar wisata di masyarakat agar mampu menjaga keindahan alam yang telah diberikan Tuhan pada daerah ini. Karena perilaku kita, atau ketidakpedulian kita menyebabkan yang indah itu menjadi jorok,” imbau Gubernur NTB.

Semua daerah di NTB ini mempunyai potensi-potensi unggulan wisata. Potensi ini saja yang dibenahi. Intervensi pada potensi-potensi unggulan ini tidak membutuhkan banyak biaya. Hanya dibutuhkan koordinasi dan sinkronisasi antar dinas, provinsi, dan pemerintah pusat.

“Di tingkat pusat sudah di-bentuk komite nasional untuk Visit Lombok Sumbawa 2012 yang diketuai oleh Dirjen Pemasaran Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Jadi pemerintah pusat tidak main-main. Bahkan yang meresmikan program ini langsung oleh Presiden. Inilah perhatian dan ruang yang diberikan oleh pemerintah pusat. Tinggal mari kita manfaatkan. Saya berharap, para bupati/walikota membenahi objek wisata dan dukungan mensukseskan-nya,” kata Gubernur NTB.

100 ribu wirausahawan baru

Hal ini terkait dengan UMKM. Tentu kuantifikasi atau menyebut angka seratus ribu (wirausahawan baru) ini adalah upaya untuk meng-konkritkan program. Yang terwujud bisa kurang, bisa lebih, tetapi tetap akan dioptimalkan. Banyak sekali ruang di daerah ini yangmemungkinkan tumbuhnya wirausaha. Ada pusat-pusat pertumbuhan baru di NTB, selain pusat pertumbuhan yang sudah ada.

“Pemerintah provinsi sudah memfasilitasi seluruh BUMN yang menurut surat keputusan Menteri BUMN ditugasi untuk membina daerah. Ada 20 BUMN yang memiliki dana CSR yang cukup besar. Tinggal bupati/ walikota mengistruksikan jajarannya untuk berkoordinasi dengan Pemerintah provinsi mana BUMN yangbisa kerja dimana yang selama ini belum dimanfaatkan untuk membantu pengembangan di daerah ini. Masing-masing Bupati/Walikota bisa mengajukan apa-apa hal yang dianggap penting untuk pemberdayaan masyarakat,” tandas Gubernur NTB.

Program penting lainnya

Selain beberapa hal yang telah disebutkan di atas, Pemerintah Provinsi NTB saat ini juga tengah berkonsentrasi melaksanakan pembangunan fisik rumah sakit rujukan provinsi di Pulau Sumbawa. Pemerintah provinsi komit dengan hal ini. Karena itu diharapkan adanya komitmen yang sama dari Bupati Sumbawa, terkait dengan legalitas dan penyediaan lahan, termasuk penyiapan tenaga pengelola.

Hal lain, menyangkut pemantapan ruas jalan nasional dan provinsi. Kalau dilihat dari ruas jalan nasional yang ada yang rusak sekitar 10,9persen dan sebagian besar ada di Pulau Sumbawa. Diharapkan awal 2011 jalan nasional yang rusak d Pulau Lombok dan Sumbawa bisa selesai. Sedangkan untuk jalan provinsi, kondisinya yang baik hanya 44,25 persen baik yang ada di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa. “Pemerintah provinsi akan te-rus berikhtiar untuk menyelesaikan kewajiban ini,” kata Gubernur NTB.

Dalam kaitannya dengan hal itu, Dinas PU NTB diminta untuk melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota, khususnya tentang mana jalan yang dibutuhkan oleh kabupaten/kota untuk akselerasi pembangunan. Jadi jangan ditentukan dari provinsi saja. Kita berpedoman pada skala prioritas, karena memang tidak bisa diselesaikan semuanya secara bersamaan.

Percepatan pembangunan Bandara Internasional Lombok (BIL). Beberapa waktu lalu dari pihak Angkasa Pura telah menyampaikan agar akses road Aan Mataram menuju BIL bisa dibebaskan lahannya. Dan pemerintah Kabupaten Lombok Barat sudah berkomitmen untuk menyediakan dana guna membebaskan lahan untuk akses rooodimaksud. Pemerintah Provinsi NTB sudah memiliki komitmen untuk menyediakan dana bagi pembuatan jalan. Namun Pemerintah Provinsi NTB tidak memiliki dana untuk melakukan pembebasan lahan.

Hal lain terkait pembangunan BIL, menyangkut lahan untuk men-dra/nasedi luar tanah Bandara. Sebab yang di dalam Bandara sudahdiselesaikan oleh Angkasa Pura. Akan tidak indah kalau suatu ketika Bandara tersebut banjir. Karena itu, drai-.-.-. 11 ..1 harus bagus karena ini merupakan Bandara yang diikhtiarkan menjadi world airport (bandara kelas dunia).

Terkait kondusivitas pembangunan, Kepolisian Daerah NTB tetap menurunkan personil untuk mengamankan, tetapi akan lebih bagus jika ada bantuan dari Bupati Lombok Tengah untuk berkomunikasi dengan masyarakat di sekitar Bandara, menyangkut penggunaan tenaga setempat.

“Memang karena kualifikasi pekerjaan sudah sangat teknis, tentu tidak bisa digunakan tenaga-tenaga yang tidak ahli. Ini bisa menjadi masalah sosial yang rentan kalau tidak dicermati dapat mengganggu keseluruhan proses pembangunan,” kata Zainul Majdi.

Hal lain tentang perlindungan mata air. NTB merupakan daerah yang d-egradasi mata airnya paling tinggi di Indonesia. Karena itu, semua pihak harus mengurangi degradasi di mata air yang sudah ada. Dan berusaha menciptakan mata air baru. Hal ini mungkin kalau kita mengonservasi suatu area di situ akan tumbuh sumber mata air baru yang akan mendukung dari proses pembangunan kita.

Zakiy Mubarok

Comments are closed.