Bubarkan Koperasi Bukan Pilihan Tepat

Pengunjuk Rasa Tuntut SBY-Boediono Mundur
January 28, 2010
Cakupan Garam Yodium di NTB Rendah
January 31, 2010

Bubarkan Koperasi Bukan Pilihan Tepat

Mataram – Koperasi adalah soko guru perekonomian Indonesia. Karena, dari sekian banyak jenis usaha perekonomian rakyat, koperasi yang paling dekat dengan sistem perekonomian di negara ini sebagaimana konstitusi mengamanahkan. Namun kerap ditemukan, pendirian koperasi di tanah air tidak lebih karena dilatarbelangi oleh oknum yang hanya ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dan biasanya, koperasi dengan motif yang demikian itu, usianya tidak berlangsung lama. Namun anehnya, pemerintah lebih memilih untuk membiarkan pendirian koperasi. Ibarat pepatah, gugur satu tumbuh seribu.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, melalui Kepala Bidang Penyuluhan, Ketut Subawa, Jumat (29/1) di Mataram, mengungkapkan, hingga 31 Desember 2009, jumlah koperasi yang tersebar di kabupaten/kota di daerah ini sebanyak 3.007 koperasi. Dari jumlah tersebut, ada 493 koperasi yang dinyatakan tidak aktif.

Terhadap koperasi yang tidak aktif, Ketut Subawa, mengatakan, Dinas Koperasi dan UKM NTB lebih mengedepankan aspek pembinaan dibandingkan memilih untuk membubarkannya. Karena itu, jika dibandingkan dengan tahun 2008, terjadi penambahan jumlah koperasi di daerah ini sebanyak 2.800 atau sekitar 3,7 persen.

Mengenai pembubaran koperasi, Ketut Subawa menjelaskan, selain terikat pada peraturan perundang-undangan yang ada, membubarkan koperasi bukan pilihan tepat. “Kalaupun pembubaran koperasi harus dilakukan, maka instansi terkait terlebih dahulu mendengarkan persetujuan dari anggota koperasi yang dinyatakan tidak aktif itu.”

Karena itu, imbuhnya, salah satu tahapan untuk membubarkan, nama-nama koperasi yang terancam dibubarkan harus diumumkan ke publik melalui media massa. Setelah itu, Dinas Koperasi dan UKM akan mendengarkan reaksi dari para anggota koperasi yang diumumkan itu. Dari sini akan dilihat, apakah anggota koperasi memilih untuk dibubarkan atau meminta untuk dibina lebih lanjut.

Lebih jauh dikatakannya, koperasi merupakan gerakan. Dengan demikian, pemerintah tidak bisa menghalangi antusiasme masyarakat untuk mendirikannya. Apalagi membubarkannya secara serta merta. “Sepanjang masyarakat memiliki antusiasme untuk mendirikan koperasi dan syarat-syarat memenuhi maka pemerintah hanya memfasilitasinya,” kata Ketut Subawa.

Diakui, koperasi yang tidak aktif biasanya yang bergerak di bidang pertanian. Tidak aktif ini pun bukan hanya koperasi tersebut tidak menjalankan aktifitas sehari-hari. Melainkan dikarenakan karena beberapa factor seperti, berkurangnya anggota.

Hanya saja Ketut Subawa tidak memberikan jawaban saat Pelita mengkonfirmasi mengenai berapa persen koperasi yang berhasil dibina setelah dinyatakan tidak aktif pada tahun 2008 sehingga dapat beroperasi pada tahun 2009. Termasuk pertanyaan perihal jumlah anggaran yang dicadangkan untuk melakukan pembinaan dimaksud. Ia hanya menerangkan koperasi yang langsung berada dibawah pembinaan Dinas Koperasi dan UKM NTB berjumlah 30 koperasi.***

Comments are closed.