Mataram – BPPD itu singkatan dari Badan Promosi Pariwisata Daerah ya? Bukan Badan Perseteruan Pariwisata Daerah kan? Kalau begitu, ayo promosikan wisata. Jangan promosikan perseteruan. Cari jalan terbaik, akhiri perseteruan.

Langkah Pak Sekda, Dr. Ir. H. Rosiadi Sayuti, M.Sc., yang mengagendakan untuk melakukan komunikasi dengan seluruh pengurus BPPD NTB patut di apresiasi. Sejatinya, itulah tindakan persuasi yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah.

Seperti kita ketahui bersama melalui media, kursi Ketua BPPD NTB tiba-tiba bergoyang agak kencang. Pasalnya, sedang terjadi tarik menarik antara  Ketua “versi musyawarah” Fauzan Zakaria dengan Ketua “versi voting” Abdul Hadi Faisal.

Ceritanya, saat musyawarah, disimpulkan telah tercapai kata mufakat/sepakat untuk menunjuk Fauzan Zakaria sebagai ketua. Karena hingga akhir rapat tidak ada pihak yang komplain atas penunjukan itu. Namun belakangan, berlangsung proses voting untuk memilih Ketua BPPD NTB. Infonya, dalam proses ini, Fauzan Zakaria hanya mengantongi 3 suara. Sedangkan Abdul Hadi Faisal memperoleh 6 suara. Dari hasil ini, maka Abdul Hadi Faisal menjadi ketua.

Yang kita belum jelas adalah, apakah pada saat voting Fauzan Zakaria ikut hadir? Sebab menurut Sekda NTB, pengambilan keputusan melalui voting itu sama halnya pengingkaran atas hasil kesepakatan pada rapat sebelumnya. Namun menurut Abdul Hadi Faisal, pemilihan ketua melalui voting sudah sesuai ketentuan yang berlaku.

Kita berharap, perseteruan itu segera selesai dengan win win solution. Sebab, dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, dibawah kepemimpinan Gubernur NTB, Dr. TGH.M. Zainul Majdi, pariwisata di daerah ini berkembang sangat signifikan. Atas keberhasilan daerah ini mengembangkan sektor pariwisata, Gubernur NTB beberapa kali diminta banyak pihak untuk memberikan “bocoran” atas keberhasilam itu.

Sebagai catatan, di tahun 2008 jumlah kunjungan wisata sebanyak 544 wisatawan.
Angka ini terus meningkat. Hingga pada tahun 2017, angkanya mencapai 3,5 juta dari target 3 juta wisatawan.

Tahun 2018, Provinsi NTB menargetkan 4 juta Wisatawan ke daerah ini. Jangan sampai perseteruan yang terjadi menyebabkan BPPD NTB gagal fokus terhadap langkah dan upaya pencapaian target tersebut. Pariwisata kita sudah makin mendunia. Promosi wisata konvensional maupun halal tourism masih membutuhkan kerja keras dan kerja cerdas.

Suatu kali Gubernur NTB mengungkapkan, sedikitnya ada empat langkah yang telah dilakukan untuk pengembangan sektor pariwisata di daerah ini. Keempat langkah itu berkaitan dengan visi, regulasi, integrasi, dan inovasi.

BPPD NTB sebagai bagian dari desain pengembangan sektor pariwisata di daerah ini harus dapat menerjemahkan dan memperkuat apa yang telah ditegaskan oleh Gubernur NTB tersebut. Syarat terpenting untuk itu adalah, sebagai organisasi BPPD NTB harus solid terlebih dahulu.

Sebab setelah sektor pertanian, pariwisata adalah sektor yang cukup banyak berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat di daerah ini. Multiplayer effect sektor ini dengan sektor-sektor ekonomi lainnya sangat dirasakan oleh masyarakat. Dan salah satu sebab mengapa Dr. TGH.M Zainul Majdi diakui sukses menjadi Gubernur NTB selama dua periode karena sektor pariwisata di daerah ini yang makin  mendunia.

Tugas berat menanti BPPD NTB. Mari habiskan energi untuk produktivitas pariwisata kita. Harapan masyarakat umumnya, dan pelaku pariwisata khususnya, adalah bagaimana kehadiran BPPD NTB menjadi katalisator pengembangan pariwisata di daerah ini melalui  promosi-promosi yang kreatif dan pelayanan-pelayanan inovatif pada ‘industri pariwisata’ kita saat ini. Karena makin maju pariwisatanya, sejahteta pula rakyatnya. Jika terus berseteru, target pariwisata akan terganggu. Kecuali jika kita berpikir, ada atau tidak adanya BPPD NTB tidak mempengaruhi berlembang atau tidaknya pariwisata daerah kita. []

LOMBOKPRESS || 31 MARET 2018

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.