Aparat Kepolisian harus lebih meningkatkan  fungsi public services kepada masyarakat  agar tercipta rasa aman, nyaman, terlindungi,  dan merasa diayomi. Kepolisian tidak boleh  berjarak dari masyarakat, tetapi harus melebur  dan menyatu dalam rangka menjalankan  tugasnya.

Aksi demonstrasi yang dilakukan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bengkulu, Selasa 18 September 2018, telah mengakibatkan jatuhnya korban. Diduga  sebagai buntut dari tindak kekerasan oknum aparat kepolisian.

Menurut Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI), demonstrasi adalah bagian  dari  ekspresi  menyatakan  pendapat  yang  dijamin  dalam negara demokrasi. Karena itu demontrasi harusnya dilindungi dan dijauhkan  dari tindak kekerasan.

Atas kejadian tindakan kekerasan yang digunakan aparat kepolisian dalam mensikapi aksi demonstrasi, khususnya yang dialami kader HMI Bengkulu, MN KAHMI mengutuk  keras  cara-cara seperti itu. Karena cara-cara seperti itu, menurut MN KAHMI, sudah diluar  batas prosedur yang semestinya

Itulah antara lain bunyi pernyataan pers Presidium MN KAHMI yang ditandatangani Koordinator Presidium, Prof. Dr. Sitti Zuhro dan Sekretaris, Manimbang Kahariady.

Dalam pandangan MN KAHMI, pihak kepolisian harus bertanggungjawab  atas  timbulnya  korban  dalam  aksi kekerasan  aparat  tersebut. Dan harus melakukan  pengusutan  dan penindakan  atas aksi kekerasan yang dilakukan  anggotanya.

Tak hanya itu, MN KAHNI juga meminta kepada Kepolisian atas kejadian yang menimpa kader HMI Bengkulu, untuk menyampaikan  permohonan  maaf  secara  terbuka. Dan menyatakan tidak akan mengulangi aksi kekerasan serupa.

Terhadap kader HMI yang menjadi korban dari tindakan kekerasan -aparat Kepolisian- MN KAHMI berjanji akan memberikan  perlindungan  hukum.

Lebih jauh kata MN KAHMI, institusi  kepolisian adalah alat  negara,  bukan  alat  kepentingan kekuasaan,  korporasi,  atau  kelompok  tertentu.  Karena Polisi  adalah  bersumber  dari dan milik  rakyat  Indonesia.  Oleh  karena  itu  Polisi  harus  tetap  memegang  teguh  Tri Brata dan  Catur  Prasetya  dalam menjalankan  tugas-tugas  negara.

Karenanya MN KAHMI mendesak agar Polri  menjadi garda terdepan membangun  supremasi  hukum berdasar rule of law  yang  mengabdi kepada keadilan dan national  interest, dan harus menghindarkan diri dari  abuse of power dan praktik kolutif.

Aparat Kepolisian diminta agar tetap bersikap profesional, disiplin, menjadi aparat negara  yang  bersih, serta serius mewujudkan clean  goverment dan good governance.

Dipihak lain, seperti dikutip dari laman tribratanewsbengkulu.com, Kapolda Bengkulu, Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol) Coki Manurung, menginstruksikan penyidik Polda Bengkulu, untuk mengusut tuntas kericuhan akibat demonstrasi HMI Bengkulu, di depan Kantor DPRD Provinsi Bengkulu, tersebut.

Menurut Kapolda, dalam aksi tersebut, 4 (empat) unit mobil Sabhara Polres Bengkulu rusak akibat dilempari pendemo.

“Perusakan aset negara ya ada pidananya. Saya perintahkan anggota saya, harus ada tersangka dalam kejadian ini dan berkasnya harus naik di pengadilan,” kataKapolda Bengkulu.

Masih menurut Kapolda, anggota polisi yang terluka saat melakukan pengamanan demo, ada yang dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara.

Sementara, dari 24 anggota HMI yang diamankan saat demo berlangsung, beberapa diantaranya sudah ada yang dipulangkan dengan syarat wajib lapor. Disisi lain, masih ada beberapa anggota HMI lainnya masih diamankan Polda Bengkulu, untuk dimintai keterangan lebih lanjut.[]

LOMBOKPRESS | 21 SEPTEMBER 2018

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.