AGAMA harus hadir dan memberikan pedoman moral (moral guidance), bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian juga negara, ia harus memfasilitasi eksistensi agama secara baik dan tepat tanpa skat. Negara tidak boleh menjadi masalah bagi agama, begitu pula agama, tidak akan pernah menjadi probem bagi negara. Artinya, meniscayakan tentang hubungan baik agama dan negara itu, adalah penting.

Dr. Lalu Sirajul Hadi, M.Pd

Dalam kontek instrumen bernegara, keberadaan Kementerian Agama, menjadi relevan, paling tidak, salah satu faktor kritis yang mengilhami kehadirannya , adalah guna memberi resphon posisional, tentang bagaimana hubungan agama dan negara (religion and nation state), terformula dengan ideal. Dalam kasus ini, maka Kementerian Agama sesungguhnya mengemban misi luhur, juga memikul beban berat, terutama dalam memahami dua dimensi eksistensi hubungan besar itu secara baik.

Betapa tidak, pluralitas dan perbedaan agama dan keyakinan di Indonesia, adalah fakta, yang harus dapat dibingkai secara kuat, dijaga ketat, dan tak boleh ada lubang sedikitpun, bagi terjadinya anarki dan konflik, melainkan saling merekatkan. Tentu, hal ini sebuah tugas yang tidak ringan dan tidak sederhana.

Dalam ranah ini, institusi kementerian Agama, memiliki tugas dan fungsi. Bahwa secara moral-etik, fungsi itu tidak bisa disematkan kepada lembaga lain, disamping karena agama adalah soal keyakinan dan soal teologi, juga tentang atribut yang khas pada masing-masing identitas.

Beragama yang baik itu penting bagi setiap penganutnya, sehingga nilai-nilai universal agama, harus mengilhami ke Indonesiaan kita, sebagai bangsa yang religius di satu sisi dan nasionalis di sisi lain. Atau, beragama yang baik, yang sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan masing-masing adalah tugas, sekaligus kohesi kolektif bagi setiap elemen bangsa, dalam menjaga hubungan dan keharmonian antar ummat beragama. Begitu pula, bahwa perbedaan perspektif dan tafsir terhadap teks di dalam satu agama, pun diharapkan berproses baik, tanpa sectoral justifikasi, diskriminasi dan truth claim, juga sebagai tugas untuk merawat hubungan ajeg, inter umat beragama.

Beragama dalam perspektif nilai dan hubungan sosial, adalah sebuah cara berperilaku, kepada Tuhan dan kepada sesama, sehingga agama juga harus hadir sebagai code of conduct (cara berperilaku), yang cair dan elegan, penuh saling keberterimaan. Memang, cita cita ini masih sulit mewujud, karena sebagian kita masih asyik berimajinasi dalam dialog dan pandangan. dan bahkan mungkin masih pada level rumusan, tentang bagaimana cara. Mengingat saat ini pula, cara dan praktik beragama, juga sudah mulai ditarik pada kajian budaya tradisi, teritorial dan zona kawasan .

Oleh sebab itu, perlu cara yang lebih lugas dan faktual , dalam memotret Indonesia, yakni melihat perbedaannya sebagai hazanah dan anugrah. Untuk tidak kita mengatakannya, sebagai sesuatu yang tak gampang dan susah.

Indonesia memang bukan negara agama, tetapi agama juga tidak boleh dielliminasi begitu saja dari Indonesia, oleh siapapun juga. Utamanya, dari bangunan sistem nilai moral berbangsa.

Sebagai konsekwensi logis hubungan negara dan agama, yang tidak bersifat integratif, tidak skuleristik, hanya interseksional quasi atau semu, meniscayakan harus ada jalan tengah, yang cocok dan pas, dengan karakter dan identitas Indonesia. Dalam bahasa konstitusi kita sehari-hari, disepakati sebagai ideologi Pancasila.

Dalam konteks Indonesia, nilai universal agama harus mengilhami semangat berbangsa, sebagai cara bersama dalam menyatakan secara sadar, tegas, lugas dan sungguh sungguh, bahwa Indonesia adalah negara, yang di dalamnya ada agama agama. Indonesia bukan negara ateis bukan komunis, bukan lininis. Artinya, adanya pemikiran reduksionis yang memiliki skenario mengasingkan Indoenesia dari nilai universal agama, menjadi tidak penting kehadirannya di negeri ini. Apalagi, sampai dilakukannya distorsi, politisasi dan kriminalisaai agama.

Dalam entitasnya yang khas, identitas agama agama yang berbeda, dan peran agama dalam berIndonesia, haruslah selalu konstruktif produktif. Bahwa, setiap agama yang berkembang, memiliki tanggung jawab moral- etik, juga fungsi religio-etik yang besar, dalam membangun bangsa Indonesia, menjadi bangsa yang kuat dan bermartabat , secara agama dan dalam identitas nilai.

Tak gampang memang mewujudkan itu, karena agama memiliki sisi lain yang berbeda, sebuah sisi yang tak ada dalam ruang dan kamar lembaga lain, kecuali sebagai spirit dan nilai yang penuh makna.

Dewasa ini, komunikasi dalam domain sosial politik, eksistensi agama menjadi sesuatu yang memiliki magnet, dan daya pikat yang menarik. Pada kalangan pemain, pendebat dan analis, sosiolog antropolog, disebutnya sebagai isu agama. Isu agama akan selalu memiliki domain effect yang menakutkan, manakala para pemain isu, tak sanggup mengelolanya secara baik. Banyak contoh, ketika isu agama dibiarkan liar, maka fungsi agama akan kontra produktif, dari fungsi moral etik, berubah menjadi negatif dan jauh menepi dari pedoman moral yang sesungguhnya.

Kementerian Agama, sebagai institusi dan instrumen negara, memiliki tugas besar untuk menengahi realitas itu. Menjadikan Indonesia bukan sebagai negara agama, tetapi code of conduct dengan nilai nilai ajaran agama, sehingga Indonesia tumbuh kembang, mekar dan merekah dalam kebersamaan, toleransi, spirit nasionalisme, tanpa penistaan, tanpa tuduh menuduh, melalui mozaik hukum dan sistem yang berperadaban, dan tanpa syakwasangka.

Disadari, bahwa cukup banyak memang, isu-isu hubungan agama dan negara yang belum diselami secara tuntas, terutama pada tingkat ummat akar rumput. Tugas penting semua pihak adalah, membuat agama dan negara hadir dan ajeg secara harmoni.

Agama dan utopia berbangsa , adalah konsep dan metode menjadikan Indonesia, sebagai sebuah realitas komuna bangsa yang ideal, yang setiap orang dengan berbagai perbedaan di dalamnya, memiliki totalitas berkesadaran, untuk beradab bersama sama. Wallahu’alam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.